GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.


TANJUNGPINANG - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin mengatakan  bahwa saat ini Provinsi Kepri membutuhkan adanya kebijakan perdagangan khusus yang mengatur setiap permasalahan  yang berhubungan perdagangan di Provinsi Kepri.

Hal ini melihat kondisi dan situasi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan yang memiliki perbedaan dengan daerah daratan lainnya di Indonesia. Hal ini dikatakan Burhanuddin di Tanjungpinang, Jum'at (23/3).

"Kondisi Kepri disini membuat berbagai persoalan terjadi tak hanya akses transportasi yang sulit, iklim laut, minimnya infrastruktur di pulau-pulau serta kondisi kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga , membuat kondisi perekonomian dan perdagangan di Kepri kompleks," ujar Burhanuddin. Sehingga menurut Burhanuddin, butuh kebijakan khusus bagi Perdagangan di Provinsi Kepri.

"Untuk itu, selalu saya pinta dan utarakan kepada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan khusus perdagangan yang menjawab segala persoalan di Provinsi Kepri," tegas Burhanuddin.

Burhanuddin menjelaskan, kebutuhan akan kebijakan khusus perdagangan ini juga didasari dengan tak semua kebijakan yang ada saat ini dapat di implementasikan semua di Provinsi Kepri.

"Ya karena kondisi tadi , tak semua kebijakan pusat dapat diterapkan di Kepri," ujar Burhanuddin.

Seperti, lanjut Burhanudin kebijakan terkait dengan Harga Enceran Tertinggi (HET) Permendag no 57 tahun 2017 itu tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh di Provinsi Kepri.

"Hal ini mengingat cost atau ongkos angkutnya ke pulau-pulau yang lumayan besar, dan tak setiap daerah sama," ungkap Burhanuddin.

Untuk itu, Burhanuddin mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memahami kondisi dan persoalan yang dialami dan terjadi di Provinsi Kepri sebagai daerah maritim. Sehingga dapat membuat kebijakan khusus perdagangan di Provinsi Kepri.

"Agar setiap permasalahan terkait industri dan perdagangan di Provinsi Kepri yang ada saat ini dapat teratasi dengan baik," tegas Burhanuddin.(asiikk2)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

3849398
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
114
278
1216
1216
4314
4904
3849398

15.09%
18.19%
9.84%
2.58%
0.89%
53.40%

IP Anda : 34.236.190.216